Birokrasi

Masa Reses, Kusnadi Menyoroti Stunting dan Pendidikan

Indrajatim.com –Sidoarjo: Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, S.H., M.Hum memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi wilayah dapilnya, tepatnya di Kecamatan Waru, Tulangan, Wonoayu, Prambon, Candi, Buduran, dan Tanggulangin pada 29 Mei hingga 6 Juni 2022.

Pada agenda tersebut, Kusnadi menyoroti permasalahan terkait pengendalian stunting, yaitu kondisi gangguan pertumbuhan pada anak baik secara fisik ataupun mental. Data menunjukkan angka stunting di Indonesia tergolong tinggi, yakni berkisar antara 23-24%, bahkan di Jawa Timur mencapai 27%.

Sehingga Kusnadi menekankan kepada seluruh pihak mulai dari keluarga, bidan desa, PKK, dan BKKBN yang menjadi poros utama untuk saling bekerja sama mengendalikan angka stunting dengan target 14%.

“Di tahun 2024 target stunting menurun menjadi 14%. Di sini memang yang menjadi pengendali utama adalah BKKBN yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, kemudian BKKBN harus bekerja sama dengan perangkat-perangkat yang ada di desa seperti bidan desa, kader posyandu, dan pendamping kelompok untuk membangun sinergitas demi terkendalinya angka stunting,” tuturnya.

Salah satu upaya untuk mengendalikan stunting adalah memberikan penyuluhan kepada orang tua dengan memanfaatkan sekolah PKH yang harus dilakukan secara intensif guna meningkatnya kesadaran terkait pentingnya gizi, kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anak.

“Sehingga di sini perlu adanya kerja sama antara pendamping keluarga dengan ketua ranting selama satu sampai dua bulan sekali untuk mengadakan penyuluhan dengan sekolah PKH,” ucapnya.

Sedangkan pada penyampaian aspirasi di SMK YPM 8 Sidoarjo, yang menjadi titik terakhir reses, Kusnadi menuturkan topik terkait Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yang awalnya dari pemerintah kota atau kabupaten ke pemerintah provinsi.

Kusnadi berharap bahwa problem pada pengalihan regulasi tersebut haruslah dihadapi dengan berbagai kebijakan yang dapat memberikan manfaat untuk menambah kualitas pendidikan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas siswa dan dapat mengurangi angka pengangguran, khususnya di Jawa Timur.

“Dengan berlakunya Undang-Undang pemerintahan daerah, tentang SMA dan SMK dialihkan kewenangannya ke Pemerintah Provinsi, haruslah cermat mengamati kebijakan dan beban yang harus dihadapi. Karena tujuan sebetulnya adalah mencetak generasi-generasi yang terampil untuk menekan angka pengangguran,” jelasnya.

Selain itu, Kusnadi juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar bersiap diri untuk menyongsong bonus demografi ditahun 2045, yakni sebuah kondisi yang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) mencapai 65-70%.

“Faktor utama untuk mendapatkan bonus demografi adalah haruslah dengan menjunjung identitas bangsa Indonesia, harus memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu berdaya saing. Inilah yang menjadi tugas bersama,” tutur pria yang akrab disapa pak Kus tersebut. [Canty]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button