Catatan Akhir Pekan

Presiden Seumur Hidup; Sebuah Pelajaran Sejarah

Indrajatim.com – Jika kita menengok ke belakang, perdebatan mengenai isu penundaan Pemilu atau wacana ‘tiga periode’ dalam kepemimpinan Indonesia, memiliki kemiripan dengan peristiwa masa lalu. Dalam buku AM Hanafi Menggugat; Kudeta Jend. Suharto Dari Gestapu Ke Supersemar, diceritakan, ketika Sidang Umum MPRS yang rencanakan digelar di Bandung pada 15-22 Mei 1963, ada ide untuk mengusulkan agar Sukarno dijadikan ‘Presiden seumur hidup.’

Usulan menjadikan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup itu berasal dari angkatan 45 yang dimotori oleh dirinya sendiri dan Chaerul Saleh. Agar ide ‘Presiden seumur hidup’ bisa diterima luas, Kolonel Djuhartono menyuruh mereka untuk mencari anggota MPRS dari kalangan TNI yang bisa dijadikan juru-bicara — bukan oleh Chaerul Saleh, apalagi Hanafi yang dikenal memiliki kedekatan dengan Sukarno. Hanafi menjelaskan, alasan menggulirkan usulan itu adalah untuk mengantisipasi pihak-pihak yang berambisi mendongkel Sukarno, baik dari pihak PKI maupun TNI.

Perlu diketahui, saat itu adalah puncak kejayaan PKI setelah berhasil menduduki urutan ke-4 dengan 6,1 juta suara di pemilu 1955. Pengaruhnya semakin luas dengan peningkatan suara yang pesat pada pemilu lokal sepanjang 1957-1958 — Pemilu Jakarta raya, PKI menempati urutan ke-2, mendepak PNI dan NU. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, PKI berada di posisi pertama. Sedang di Jawa Timur dan Jawa Barat, PKI menempati urutan ke-2. Belum lagi di beberapa daerah seperti Surabaya, Cirebon, Surakarta, Magelang, Salatiga, dan Boyolali, kader PKI bahkan menjadi Walikota. Hal ini tentu saja mencemaskan Hanafi dan Chaerul Saleh serta kawan-kawannya.

Singkat cerita, ditemukanlah nama Kolonel Suhardiman — seorang perwira yang tak hanya dikenal anti-komunis, tapi juga menjadi kepanjangan tangan militer untuk mendirikan organisasi sipil Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Benar saja, usulan “Presiden seumur hidup” dalam Sidang MPRS ke-II di Bandung itu akhirnya disetujui dan secara resmi diwujudkan dalam Ketetapan MPRS nomor III/MPRS/1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia Sukarno sebagai Presiden RI seumur hidup. Usai palu diketuk, Chaerul Saleh diminta menyampaikannya kepada Sukarno.

Namun sebagaimana diakui Hanafi, Sukarno secara tegas menolak keputusan itu. Hal ini berkesesuaian dengan pengakuan Sukarno sendiri. Dalam otobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Sukarno menceritakan, suatu pagi di bulan Mei 1963, ia dikunjungi oleh Chaerul Saleh. Waktu itu, selain sebagai Ketua MPRS, politisi Murba ini juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri III. Kepada Sukarno, Chaerul menyampaikan kalau ada desakan dari bawah agar Sukarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup, dan ia meminta pendapat Sukarno atas aspirasi dari bawah itu.

Berita Lainnya

“Sudah tentu hati saya merasa terbujuk, tetapi saya khawatir hal ini terlalu berlebih-lebihan,” kata Sukarno kepada Chaerul. Sukarno khawatir pengangkatan dirinya sebagai Presiden seumur hidup lewat keputusan MPRS akan mencoreng mukanya di hadapan dunia internasional sebagai pemimpin yang tidak demokratis. Tapi ternyata Chaerul punya dalil lain yang akhirnya membuat Sukarno melunak dan mau menerima keputusan itu: demi mencegah perang saudara.

“Ini adalah keharusan politik. Kalau tidak begitu, kita akan terlibat dalam perang saudara,” tegas Chaerul, sebagimana dituturkan ulang oleh Sukarno.

Persaingan politik, terutama antara PKI dengan partai-partai Islam dan tentara, memang semakin tajam. Jika salah satunya berkuasa, maka yang lain akan membuat gerakan perlawanan. Sementara di sisi lain ada persoalan krusial yang membutuhkan pesatuan: krisis ekonomi, konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, dll.

Kekhawatiran Sukarno ternyata terbukti. Apalagi setelah sebelumnya, di tahun 1960, Sukarno membubarkan DPR karena berselisih jumlah anggaran APBN, dan melalui Penetapan Presiden nomor 4/1960 ia membentuk DPR versinya sendiri yaitu DPR Gotong-Royong yang semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, membuat ia benar-benar dicap sebagai diktator.

“Tujuannya selalu baik, tetapi langkah-langkah yang diambilnya kerap kali menjauhkan dia dari tujuannya itu,” kata Hatta dalam buklet yang ia tulis, Demokrasi Kita, sehubungan dengan peristiwa itu.

Kita tentu tidak meragukan jasa besar Sukarno bagi kemerdekaan Indonesia. Seperti dikatakan Hatta, ia adalah “seorang patriot yang cinta pada tanah airnya dan ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur selekas-lekasnya.” Akan tetapi yang perlu diingat adalah, nama Sukarno tercoreng oleh gelar yang sebetulnya bukan keinginannya sendiri dan tak benar-benar dikehendakinya. Wallahualam. (Fahmi Faqih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button