Catatan Akhir Pekan

PPKM Darurat dan Vaksinasi Vs Covid-19

Februari 2020, diberitakan oleh berbagai media, banyak warga Wuhan, Tiongkok yang sedang berjalan di jalan atau sedang berada di angklutan umum tiba tiba kejang lalu meninggal. Itulah awal mula kita mengenal Covid-19, yang hingga saat ini kasusnya terus mewabah ke seantoro bumi, termasuk Indonesia. Koban jiwa tak terbendung. Umat manusia bingung, pemerintah manapun di seantoro bumi ini bingung, badan badan dunia bingung, Pemerintah Indonesia lebih bingung.

Untuk mengendalikan wabah itu, Pemerintah Indonesia lalu menerbitkan berbagai regulasi. Ada undang-undang, perpres, permen, perkada, bahkan perkades. Apabila dicermati, umumnya regulasi itu isinya ya cuma himbauan, bantuan dan larangan kepada rakyat. Dalam mengimplementasikan regulasi regulasi tersebut dibentuklah lembaga-lembaga kusus yang ditugaskan untuk mengendalikan Covid-19. Hasilnya, hingga kini Covid-19 masih terus merajalela.

Sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021, bahkan akan diperpanjang samapi akhir Juli 2021, pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat untuk mengendalilkan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Lalu bagaimana hasilnya. Data yang dirilis oleh Satgas Penanganan Covid-19, kondisi Covid-19 di Indonesia beberapa hari terakhir adalah sebagai berikut:

15 Juli 2021.

  • Kasus positif bertambah 56.757. Sehingga kasus positif di Indonesia pada tanggal ini mencapai 2.726.803. Dari jumlah tersebut 460.199 kasus aktif (masih dirawat);
  • Sembuh bertambah 19.049, sehingga kasus sembuh menjadi 2.176.412 orang.
  • Meninggal bertambah 982, sehingga kasus meninggal menjadi 70.192 orang.

16 Juli 2021.

Berita Lainnya
  • Kasus positif bertambah 54.000 sehingga kasus positif di Indonesia pada tanggal ini mencapai 2.780.803 dengan kasus aktif 504.915.
  • Sembuh bertambah 28.079 sehingga kasus sembuh menjadi 2.204.491 orang.
  • Meninggal bertambah 1.205 sehingga kasus meninggal menjadi 71.397 orang.

17 Juli 2021.

  • Kasus positif bertambah 51.925 sehingga kasus positif di Indonesia pada tanggal ini mencapai 2.832.755 dengan kasus aktif 251.392.
  • Sembuh bertambah 27.903 sehingga kasus sembuh menjadi 2.232.394 orang.
  • Meninggal bertambah 1.092 sehingga kasus meninggal menjadi 72.489 orang.

Dari contoh data di atas muncul petanyaan, pertama: apakah data di atas valid atau mencerminkan kondisi senyatanya. Penulis menyatakan tidak. Sumber data itu penulis yakini berasal dari pencatatan terhadap warga yang pernah melakukan atau di tes anti gen atau PCR, baik karena kesadaran sendiri, kebutuhan, menjalankan perintah maupun treshing yang dailakukan petugas dan warga yang sakit lalu berobat ke pusat-pusat kesehatan atau rumah sakit dan setelah dites dinyatakan positif Covid-19.

Rakyat Indonesia lebih banyak yang tinggal di pinggiran pinggiran kota dan desa, dimana ikatan komunal mereka lebih kuat dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat perkotaan. Mereka yang tinggal dipinggiran perkotaan dan desa-desa ini mayoritas menolak melakukan atau dites anti gen atau PCR. Penolakan ini mereka lalkukan bukan karena mereka tidak memahami atau menyadari tentang bahaya Covid-19 tetapi mereka takut terhadap hasil tes tersebut. Sebab begitu mereka dinyatakan positif Covid-19, tetangga akan menjauh. Diasingkan oleh tentangganyalah yang lebih menakutkan dibanding terkena Covid-19. Oleh karena itu, walaupun banyak diantara mereka yang mengalami demam tinggi disertai batuk, hingga kehilangan fungsi indra perasa dan penciumannya, mereka lebih memilih beli dan makan obat sendiri seadanya, istirahat secukupnya toh sakitnya juga sembuh.

Kedua: apakah pelaksanaan PPKM Darurat simetris dengan penurunan kasus Covid-19. Penulis menyatakan tidak. Dari data yang setiap hari dirilis oleh Satgas Covid-19, kalaupun setiap hari ada penurunan kasus yang terpapar Covid-19 tetapi penurunan kasusnya tidak signifikan dan sulit dikorelasikan sebagai bagian dari keberhasilan penerapan PPKM Darurat. Justaru dillapangan mulai muncul gesekan gesekan kecil antara masyarakat dengan petugas pelaksana PPKM Darurat. Contoh: peristiwa Bulak Banteng. Bahkan beberapa hari yang lalu masuk surat pemeritahuan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwa komunitas yang menamakan dirinya senagai kelompok Ojol, Grab Car dan Go Car remcananya pada tanggal 21 Juli 2021 akan menyampaikan aspirasinya kepada Polda, Gubernur, DPRD Jawa Timur dan lain lain. Penyampain aspirasi tersebut akan diikuti 200 kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 400 kendaraan bermotor roda 4 (empat). Lepas apakah penyampaian aspiarsi (bahasa lain dari demonstrasi) itu jadi atau tidak, tetapi rencana penyampaian aspirasi tersebut adalah ekses lain dari penerapan PPKM Darurat di Surabaya. Mengapa hal tersebut sampai terjadi. Setidak ada dua hal utama sebagai pemyebab. Pertama: tidak semua warga bahkan petugas sendiri faham tentang apa yang yang dimaksud dengan sektor esential dan kritikal. Pokoknya diperintah hentikan, ya hentikan. Pasang barier ya pasang. Tutup ya harus tutup. Tanpa mempertimbangkan faktor esential dan krtikal. Parameter faktor esential dan kritikal inipun masih bisa diperdebatkan. Kedua: Covid-19 di Indonesia sudah berjalan pada tahun kedua. Kurun waktu yang relatif panjang tersebut membuat semua kita didera kelelahan. Karena lelah, emosi mudah tersulut. Karena itu, potensi gesekan antar sesama warga antara petugas dengan warga juga menjadi semakin tinggi.

PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat atau apapun namanya, pada hakekatnya adalah larangan atau setidak tidaknya upaya mencegah mobilitas dan kerumunan yang akan menjadi media kontak langsung antar individu. Kontak lansung antar individu merupakan satu diantara bebrapa sarana penularan dan penyebaran Covid-19. Sayangnya, substansi kebijakan pemerintah belum terpahami secara utuh oleh pelaksana kebijakan, sehingga tafsir antar jenjang pemerintah jadi berbeda beda, begitu juga implementasinya dilapangan. Muncul kesan, pemerintah plin plan, tidak memiliki blueprint pengendalian Covid-19 yang koperhensif, kebijakan yang diterbitkan antara satu dan lainnya sering bertentangan.

Menurut penulis, pemerintah harus lebih berani, lebih tegas dan lebih lugas dalam pengendalian wabah Covid-19 ini. Tentu setelah memperhitungkan hasil yang hendak dicapai. Misalnya: apabila penyebaran Covid-19 di suatu wilayah sudah sedemikian rupa dan untuk mencegah perluasan penyebarannya wilayah tersebut harus ditutup total untuk beberapa waktu, mengapa tidak. Tapi pemerintah juga harus konsekuen. Sebelum wilayah tersebut ditutup total, pemerintah harus mengumumkan kepada seluruh warga bahwa wilayahnya akan ditutup total. Untuk itu warga diminta mempersiapkan kebutuhan sehari harinya untuk beberapa hari atau minggu. Pemerintah membantu menjamin ketersediaan kebutuhan sehari hari yang wilayahnya ditutup total. Pemerintah menjamin bahwa warga yang bekerja di wilayah lain, tidak akan kehilangan pekerjaannya akibat wilayahnya ditutup total. Intensitas pengobatan dan vaksinasi di walayah tersebut dimaksimalkan. Dalam praktek, penutupan suatu wilayah desa atau keluruhan karena penyebaran wabah Covid-19 di desa atau keluarahan itu sedang tinggi, sering diberitakan. Tetapi kalau kita perhatikan pelaksanaannya, aktivitas di desa atau kelurahan yang konon ditutup total tersebut tetap saja, walau berkurang karena Polri dan TNI bersiaga menjaga desa atau kelurahan tersebut.

Vaksinasi.

Sejak awal 2021, pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi. Vaksinasi merupakan keniscayaan agar warga yang divaksin muncul anti bodynya dan dengan anti body itu yang bersangkutan menjadi kebal tehadap penularan Covid-19. Hanya perlu disadari bahwa anti body yang dibangun vaksin Covid-19 tidak bersifat permanen seperti, misalnya: vaksin cacar. Masa aktif vaksin Covid-19 adalah 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan tergantung merk vaksinnya, yaitu terhitung sejak sesorang telah 2 (dua) kali menerima suntikan vaksin.

Tujuan vaksinasi yang dilakukan pemerintah adalah untuk melahirkan kekebalan kelompok penduduk Indonesia. Dengan asumsi, apabila 70% penduduk Indonesia telah kebal terhadap Covid-19, Covod 19 akan lenyap dari bumi Indonesia. Maka pemerintah lalu menargetkan akan memvaksin 70% penduduk Indinesia. Program vaksinasi massalpun digalakakan. Vaksinasi tidak hanya dilakukan oleh Kementrian Kesehatan dan Dinas-Dinas Kesehatan, Polri dan TNI juga turut membantu pelaksanaan program vaksinasi massal tersebut. Berdasar laporan Kementrian Kesehatan, hingga tanggal 17 Juli 2021 telah 41.268.627 orang menerima vaksinasi dosis pertama, sedang yang telah menerima vaksin dosis kedua mencapai 16.217.855 orang. Berdasar sensus penduduk yang dilakukan BPS pada Tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 telah mencapai 271.349.889 jiwa.

Dari data di atas, kita sama sekali tidak bisa memperhitungkan kapan target 70% penduduk Indonesia telah tervaksin hingga dosis kedua dan bagi kelompok pertama penerima vaksin, apakah jangka waktunya belum kedaluarsa. Presiden bahkan berjanji untuk Nakes akan segera dilakukan viksinasi ketiga. Janji tersebut sebenarnya cerminan bahwa Nakes sebagai kelompok pertama penerima vaksin, masa kekebalannya sudah kedaluarsa. Semua ini melahirkan pisimisme bahwa kekekabalan kelompok yang menjadi target akan tercapai. Kalau target kekebalan kelompok tidak tercapai, bagaimana Covid-19 bisa hengkang dari bumi Indonesia. Untuk itu, sudah waktunya Pemerintah merubah pola pengendalian Covid-19 dan merumuskan kembali tentang terminologi kelompok.

Menurut penulis, model vaksinasi personal seperti yang selama ini dilakukan tidak mendukung pencapaian target yang diharapkan. Oleh karena cluster keluarga saat ini yang lebih mendominasi penularan Covid-19. Hal ini merupakan cerminan dari sifat komunal dan religius masyarakat Indonesia. Dalam satu keluarga, apabila suami sakit, apapun sakitnya, tidak mungkin istri tidak merawat. Sebaliknya istri sakit, suami pasti akan merawat. Anak anak sakit, orang tua jakan merawat. Sebaliknya, orang tua sakit, anak pasti akan merawat. Bahkan bagi seseorang yang sedang menjalani isoman, peran keluarga masih terlihat. Setidak tidaknya untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari. Dengan demikian, satu saja anggota keluarga dari keluarga tersebut terpapar Covid-19, seluruh anggota keluarga dalam keluarga berpotensi terpapar Covid-19.

Karena itu, vaksinasi boleh saja tetap dilakukan secara massal, tetapi basisnya bukan lagi personal melainkan keluarga. Dengan kata lain, yang mendaftar atau datang ke lokasi vaksinasi harus keluarga. Basis datanya tidak lagi KTP tetatpi KK (seperti pola BPJS kesehatan). Dengan pola ini, akan lahir imunitas keluarga dan apabila direncangan dengan baik per RT, akan lahir imunitas lingkungan yang akhirnya menjadi imunitas wilayah.

Penulis :

Dosen FH Untag Surabaya.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button