Surabaya

Suciwati: Pembunuhan Munir Harus Jadi Kasus Pelanggaran HAM Berat

Indrajatim.com – Surabaya: Istri aktivis HAM Munir Said Thalib berharap agar Komnas HAM segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Hal tersebut diungkapkan Suciwati saat diskusi dan bedah “Mencintai Munir” di Prapen Kopi Surabaya, Senin (28/11) malam.

“Kasus Munir ini memang harus dijadikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Jelas permasalahan ini sistematis dan melibatkan lembaga negara. Ada BIN dan Angkasa Pura yang tiba-tiba CCTV mati semua di 58 titik. Tentu ini bagian dari konspirasi,” ungkap Suciwati kepada indrajatim.com, Senin (28/11).

Sebagaimana diketahui, dalam kasus pembunuhan Munir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis Pollycarpus Budihari Prijanto dengan hukuman 14 tahun penjara. Hingga pada 28 November 2014, dia dinyatakan bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan (SK) PB (Pembebasan Bersyarat) yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM RI sejak 13 November 2014. Mantan pilot Garuda Indonesia tersebut telah menjalani masa kurungan selama delapan tahun.

Menurut Suciwati, selama ini dalang utama pembunuhan munir belum terungkap. Suciwati menilai proses sidang pengadilan kasus Munir masih menimbulkan banyak kejanggalan.

“Bagaimana tiba-tiba saksi-saksi mencabut BAP-nya secara sistematis. Lalu hakim terpilih saat itu juga tidak memahami HAM, karena background-nya hukum Islam, bukan hukum pidana. Lalu JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang malah membuat kasus semakin lemah, apalagi satu tahun kemudian dia ditetapkan sebagai pelaku kasus korupsi,” tutur Suciwati.

Saat Aksi Kamisan ke-505 September 2016, Jokowi pernah berjanji akan mengundang 22 pakar hukum dan HAM. Lalu pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi menunjuk Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir berdasarkan hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF).

Namun, Suciwati masih merasakan kekecewaan karena hingga saat ini hasil investasi TPF belum diungkapkan kepada publik. “Bertahun-tahun tidak ada hasil, kita bisa melihat bahwa tidak ada willingness dari pemerintah. Ini yang kita dorong kepada Komnas HAM, karena mereka yang punya legitimasi,” terangnya.

Sementara itu, pada 12 Agustus 2022 melalui keputusan sidang paripurna Komisioner Komnas HAM menghasilkan pembentukan tim Ad Hoc untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus Munir.

Anis Hidaya, Komisioner Komnas HAM mengungkapkan, dalam rapat paripurna pertama, kasus Munir telah masuk dalam jajaran kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Lebih lanjut, saat ini tim Ad Hoc sedang dalam proses perencanaan. Sehingga belum ada hasil yang signifikan untuk diinformasikan kepada publik.

“Tim Ad Hoc Munir memang baru sampai pada perencanaan. Mereka akan melakukan langkah-langkah seperti apa untuk melakukan penyelidikan. Kasus pelanggaran HAM berat, sehingga membutuhkan proses yang lama, banyak hal yang harus diselidiki sekomprehensif mungkin,” paparnya. (Izzatun Najibah/Azt)

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button