Sejarah

Terbentuknya Provinsi Jawa Timur

Indrajatim.com | Surabaya – Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Timur diperingati setiap tanggal 12 Oktober 2022. Pada ulang tahun yang ke 77 tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusung tema “Optimis Jatim Bangkit”, menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kapasitas sumber daya yang mengikuti perkembangan zaman.

Penetapan hari jadi Provinsi Jawa Timur mulanya berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, kemudian UU Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk di Jawa Timur mencatat 40,67 juta orang. Secara persentase terdiri dari Kelompok Mataraman (34,62 persen), diikuti Kelompok Arek (30,86 persen), kemudian Kelompok Pandulangan (24,67 persen) dan Kelompok Madura (9,85 persen). Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten, 9 Kota dengan Surabaya sebagai ibu kota provinsi.

Dalam logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertulis Jer Basuki Mawa Beya, artinya setiap proses pencapaian atau menuju cita-cita, dan kebahagian pasti membutuhkan pengorbanan, baik biaya, tenaga, dan pikiran.

Terbentuknya pemerintahan Jawa Timur telah melalui sejarah yang panjang. Tertulis dalam Prasasti Dinoyo, pada abad ke-8 di daerah Jawa Timur sudah berdiri sebuah pemerintahan, Kerajaan Kanjuruhan, letaknya berada di Malang.

Berita Lainnya

Jawa Timur dulunya juga merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Pada abad ke-10, Jawa Timur kemudian menjadi pusat kekuasaan dari berbagai kerajaan seperti Medang (937-1017), Kahuripan (1019-1049), Daha-Jenggala (1080-1222), Singasari (1222-1292), dan Majapahit (1293-1527).

Diawali oleh Mpu Sindok (929-947), yang merupakan seorang Raja yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medang dari Bumi Mataram ke Jawa bagian Timur. Pada awal pemerintahannya, secara hirarkis Jawa Timur terdiri dari Pemerintah Pusat (Keraton), Daerah (Watek) dan Desa (Wanua).

Kemudian pada abad ke-13 berdasarkan Prasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhana, struktur pemerintahan Singasari terbagi menjadi pemerintah pusat (Keraton), Provinsi (Nagara), Daerah (Watek) dan Desa (Wanua).

Hingga di zaman Kerajaan Majapahit, struktur pemerintahan menjadi lebih sempurna, terdiri dari pemerintah pusat (Keraton), provinsi (Nagara/Bhatara), Daerah (Watek/Wisaya), Kelurahan (Kademangan/Kuwu), Desa (Thani/Wanua) dan Dusun (Kabuyutan/Rama).

Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, Jawa Timur yang masih disebut sebagai Bang Wetan saat itu jatuh di tangan Pemerintah Hindia Belanda. Cornelis de Houtman yang memimpin sebuah kapal mendarat di Pulau Madura.

Dari tahun 1830 sampai 1928/1929 Belanda menjalankan fungsi pemerintahan di Jawa Timur berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat VOC di Batavia.

Hingga pada awal kemerdekaan, dibentuklah delapan Provinsi beserta Gubernurnya oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Keputusan tersebut tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI tentang pembentukan provinsi dan penentuan gubernurnya masing-masing.

Delapan Provinsi itu terdiri dari, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur pertama kali dipimpin oleh Gubernur R.M.T Soerjo yang dilantik pada 5 September 1945. (Izzatun Najibah)

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button