Politik

Mantan Narapidana Korupsi Diperbolehkan Nyaleg, Berikut Alasan MA

Indrajatim.com –Surabaya: Polarisasi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi topik hangat dan perdebatan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah aturan tentang diperbolehkannya mantan narapidana korupsi yang telah bebas masa hukuman, untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPD, ataupun DPRD.

Berdasarkan peraturan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 Pasal 240 Ayat 1 Huruf g, yang berbunyi: “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” tidak disebutkan secara spesifik terkait larangan bagi mantan narapidana yang tejerat kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang, syarat wajib bagi mantan narapidana yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon legislatif adalah mengumumkan kepada publik bahwa dirinya sudah bebas sepenuhnya.

Aturan tersebut sebetulnya telah mendapat respon penolakan dari Komisi Pemilhan Umum (KPU) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 1 Huruf g yang tertulis:

Pasal 4 Ayat 3:

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Pasal 7 Ayat 1 Huruf g:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Namun, aturan tersebut kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung jelang Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh MA dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 30/HUM/2018. Pada putusan ini, gugatan Lucianty Pahri (mantan terpidana korupsi), terkait larangan mantan narapidana melakukan pencalonan di kursi legislatif dikabulkan oleh MA. Sehingga pemohon mendapatkan hak konstitusional untuk maju dan dipilih menjadi anggota DPR RI sekaligus mendapatkan kepastian hukum tentang syarat pencalonan.

Selain itu, MA juga menyatakan alasan mencabut larangan dan mengabulkan permohonan tersebut karena dianggap diskriminatif dan juga telah bertentangan dengan Pasal 182 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MA beranggapan, bahwa dalam Pemilu yang demokratis, seseorang yang pernah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan hukum bukan berarti tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, sebab dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Pada intinya, MA mengungkapkan jika larangan eks narapidana korupsi telah membatasi Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk berpolitik yang tetruang dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu. [Canty]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button